Dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, Pemerintah Desa Cikadu berkomitmen untuk menyampaikan informasi publik secara terbuka kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2025.

APBDes merupakan dokumen resmi yang memuat rencana keuangan desa selama satu tahun, meliputi pendapatan, belanja, serta pembiayaan desa. Dengan keterbukaan informasi ini, masyarakat dapat mengetahui dan ikut mengawasi bagaimana dana desa serta sumber pendapatan lainnya digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pendapatan Desa Cikadu Tahun 2025

Pendapatan Desa Cikadu terdiri dari beberapa sumber utama, yaitu:

• Dana Desa (DD)

• Alokasi Dana Desa (ADD)

• Pendapatan Asli Desa (PADes)

• Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Provinsi

• Pendapatan lain-lain yang sah

Transparansi pendapatan ini memastikan bahwa setiap pemasukan desa tercatat dan digunakan sesuai ketentuan.

Belanja Desa Cikadu Tahun 2025

Belanja desa dialokasikan untuk:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
   Meliputi operasional kantor desa, tunjangan perangkat desa, serta kegiatan penunjang pemerintah desa lainnya.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
   Difokuskan pada pembangunan fisik (infrastruktur jalan, drainase, sarana publik) dan non-fisik seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta lingkungan.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
   Termasuk kegiatan kepemudaan, olahraga, keagamaan, dan sosial budaya.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
   Mendukung kegiatan ekonomi produktif, pelatihan, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa
   Sebagai langkah antisipatif dalam menghadapi kondisi darurat dan kebutuhan mendesak lainnya.

Komitmen Desa Cikadu

Dengan dipublikasikannya APBDes 2025 ini, Pemerintah Desa Cikadu menegaskan bahwa:

• Setiap penggunaan anggaran harus transparan.

• Masyarakat berhak untuk mengakses dan mengetahui perkembangan pembangunan desa.

• Pemerintah desa siap menerima kritik, saran, dan masukan demi kemajuan bersama.

Keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban, tetapi juga langkah penting untuk membangun kepercayaan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memastikan pembangunan yang tepat sasaran.